TPID Sulut Gelar Capacity Building Kerja Sama Antar Daerah untuk Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi Pasokan Pangan
News Manado – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengadakan kegiatan Capacity Building Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang berlangsung pada tanggal 7–8 Juli 2025. Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, dihadiri oleh perwakilan dari 10 kabupaten/kota di Sulut, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antar daerah dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga komoditas pangan strategis, terutama beras.
Kegiatan ini diisi dengan paparan penting dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulut, yang menyampaikan data akumulasi inflasi Sulut hingga Juni 2025 yang mencapai 1,85% (year-to-date), lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional sebesar 1,38%. Kenaikan inflasi ini dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan beberapa komoditas utama, seperti beras, cabai rawit, tomat, dan bawang merah.
Dalam paparannya, Kepala KPw BI menegaskan pentingnya penguatan sinergi antar pemerintah daerah untuk menstabilkan pasokan dan harga bahan pokok tersebut. “Penguatan kerja sama antar daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pasokan yang tidak merata. Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa menghubungkan daerah sentra produksi dengan wilayah yang mengalami defisit secara efektif,” ujarnya.
Diskusi intensif melibatkan berbagai dinas terkait serta perwakilan Badan Urusan Logistik (Bulog) menghasilkan beberapa poin strategis. Di antaranya adalah pentingnya validasi data produksi dan konsumsi berbasis panen riil di tingkat desa untuk memperkuat akurasi perencanaan, peningkatan koordinasi lintas pemerintahan daerah untuk respons cepat terhadap dinamika pasar, serta percepatan penyaluran beras guna menghindari kelangkaan di daerah-daerah tertentu. Selain itu, konsep Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) juga diangkat sebagai bentuk intervensi gotong royong untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.
Pada hari kedua kegiatan, peserta sepakat untuk membentuk lima Kerja Sama Antar Daerah (KAD), dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) sebagai daerah sentra produksi yang akan bekerjasama dengan lima kabupaten lainnya, yaitu Talaud, Sangihe, Minahasa, Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Bersama-sama, mereka menyusun draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang selaras dengan kebutuhan distribusi beras secara riil dan konkret di lapangan.
Sebagai langkah tindak lanjut, kerja sama ini akan diperkuat melalui penjajakan kerjasama antar pelaku usaha secara langsung (business-to-business/B-to-B) untuk memperlancar distribusi dan memperkuat rantai pasok pangan. Sementara untuk kabupaten/kota yang belum memiliki kesepakatan formal, akan difasilitasi penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai payung induk kerja sama yang dapat mempererat koordinasi dan kolaborasi di masa depan.
Melalui inisiatif ini, TPID Sulut berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam menekan laju inflasi sekaligus memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat Sulawesi Utara. Penguatan sinergi dan kerja sama antar daerah dipandang sebagai solusi strategis menghadapi tantangan ketahanan pangan dan fluktuasi harga di pasar regional.
