KPU Sulut Tetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
News Melonguane – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Penyusunan dan penetapan rencana kerja tersebut dilakukan oleh Tim Kerja Pembangunan ZI KPU Sulut dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat KPU Sulut, Senin (13/08/2025).
Baca Juga : Sekda Talaud Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas Ranperda Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penetapan Rencana Kerja Jadi Langkah Strategis
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon, yang juga menjabat sebagai Anggota Pengarah Tim Kerja Pembangunan ZI, menegaskan bahwa rencana kerja merupakan landasan penting untuk membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas.
“Dengan adanya rencana kerja yang terstruktur, kita dapat memetakan prioritas kegiatan yang memiliki dampak signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan korupsi,” ujar Tinangon.
Panduan Bagi Seluruh Pegawai KPU
Sementara itu, Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembangunan ZI, menjelaskan bahwa rencana kerja ini akan menjadi pedoman utama bagi seluruh jajaran pegawai dalam mengimplementasikan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
“Tanpa rencana kerja yang jelas, seluruh proses pembangunan bisa berjalan tanpa arah. Maka dari itu, dokumen ini sangat krusial sebagai kompas bagi kita semua,” tegas Malonda.
Malonda juga memimpin secara langsung proses penyusunan hingga penetapan rencana kerja tersebut, serta memastikan bahwa seluruh tahapan telah melalui evaluasi mendalam dan melibatkan semua unsur terkait di lingkungan KPU Sulut.
Komitmen KPU Sulut Wujudkan Reformasi Birokrasi
Penetapan rencana kerja ini menjadi langkah awal dalam rangkaian panjang menuju predikat WBK dan WBBM. KPU Sulut bertekad untuk terus memperkuat tata kelola organisasi yang berbasis integritas, pelayanan prima, dan akuntabilitas kinerja.
Upaya pembangunan zona integritas ini juga sejalan dengan program reformasi birokrasi yang digaungkan secara nasional oleh pemerintah. KPU Sulut berharap, melalui implementasi rencana kerja tersebut, kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu dapat semakin meningkat.
