News Melonguane – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengingatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tidak terjebak dalam polemik teknis terkait subsidi elpiji 3 kilogram yang sempat mencuat bersama Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Ia menekankan bahwa Kemenkeu sebaiknya lebih fokus memperbaiki tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Misbakhun, perbaikan tata kelola menjadi hal mendesak karena realisasi pembayaran subsidi kerap terlambat. Kondisi ini berpotensi membebani arus kas perusahaan terkait, sekaligus mengganggu pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Kritik terhadap Kinerja Kemenkeu
Misbakhun menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran subsidi elpiji maupun kompensasi energi lainnya telah berulang kali terjadi. Hal tersebut menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan pasokan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada subsidi energi.
“Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan. Jangan sampai publik menjadi korban hanya karena kelemahan tata kelola pembayaran,” ujarnya.
Baca Juga : Mendagri dukung kerja sama pendidikan dokter spesialis dengan RSUD
Menghindari Polemik Antar-Kementerian
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menilai polemik antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tidak produktif. Menurutnya, kerja sama antar-kementerian jauh lebih penting agar program subsidi tepat sasaran dan efisien.
Ia mengingatkan bahwa publik menunggu solusi nyata, bukan perdebatan terbuka antarpejabat negara. “Kita tidak ingin kementerian terjebak dalam adu argumentasi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian subsidi tersalurkan dengan baik,” tegasnya.
Dorongan untuk Perbaikan Sistemik
Misbakhun mendorong Kemenkeu segera melakukan pembenahan sistem pembayaran subsidi melalui mekanisme yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian agar masalah serupa tidak berulang di masa mendatang.
Dengan pembenahan tata kelola, diharapkan subsidi energi, termasuk elpiji 3 kilogram, dapat tersalurkan lebih lancar sehingga masyarakat tidak dirugikan, dan beban APBN tetap terjaga dalam koridor keberlanjutan fiskal.
