DPRD Sulut Ikuti Sidang Tahunan MPR-RI, Dengarkan Pidato Presiden Prabowo Jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI
News Melonguane – Pada Jumat, 15 Agustus 2025, DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Sidang Tahunan MPR-RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI. Acara ini disiarkan langsung dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, sebagai bagian dari peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut ini dibuka oleh Ketua DPRD Fransiscus A. Silangen dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan dari instansi vertikal, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, dan insan pers.
Baca Juga : Gempa Bumi Bermagnitudo 3,4 Guncang Melonguane, Sulawesi Utara
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo: Fokus pada Kepentingan Rakyat
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu berada di garis depan dalam membela kepentingan rakyat. Ia menyoroti pentingnya menanggulangi praktik ekonomi yang merugikan bangsa, dan mengingatkan bahwa tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang mengeksploitasi sumber daya Indonesia untuk keuntungan pribadi.
“Kami akan selamatkan rakyat, kami akan membela kepentingan rakyat, dan kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban dari serakhanomic, yakni mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu rakyat, dan membawa kekayaan itu keluar dari Republik Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.
Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi pengusaha, pebisnis, dan pihak-pihak yang mengambil keuntungan tanpa memedulikan kesejahteraan rakyat, serta mencerminkan sikap tegas pemerintah terhadap praktik ekonomi yang tidak adil.
Kepemimpinan yang Berlandaskan Pasal 33 UUD 1945
Ketua MPR-RI Ahmad Muzani dalam pidato yang sama menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara adil dan merata. Ia mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara kaya akan sumber daya alam dan keberagaman harus memastikan kekayaan tersebut tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang.
“Membangun negara yang besar berarti membangun kesejahteraan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir orang. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah berkomitmen untuk mengaktualisasikan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional,” ujar Ahmad Muzani. Komitmen ini, menurutnya, merupakan langkah nyata untuk kembali pada semangat konstitusi yang berpihak pada kemandirian ekonomi bangsa.
Demokrasi dan Teknologi: Ruang Bebas bagi Rakyat
Sementara itu, Ketua DPR-RI Puan Maharani menyoroti pentingnya demokrasi dalam memberikan ruang bagi rakyat untuk bebas menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Ia juga mencatat bahwa perkembangan teknologi dan media sosial kini memberi kanal lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan dukungan terhadap pemerintah, dengan cara yang lebih kreatif dan interaktif.
