Wujudkan Generasi Emas Minsel, Wabup Kawatu Tinjau Langsung Lokasi Pembangunan Dapur MBG di Wilayah 3T
News Melonguane– Dalam upaya nyata memerangi masalah gizi dan ketimpangan akses pangan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melalui Satgas Percepatan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melakukan langkah strategis. Dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Minahasa Selatan, Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, SIP, tim melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang diproyeksikan menjadi tempat pembangunan dapur MBG.
Kunjungan kerja ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen kuat Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa program MBG dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat mengakses makanan bergizi secara layak dan merata, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan di daerah-daerah yang sulit dijangkau,” tegas Wabup Kawatu, seraya menekankan fokus pada kelompok yang paling membutuhkan perlindungan gizi.
Menjangkau Titik-Titik Teralam: Dari Kota Menara Hingga Boyong Atas
Dalam peninjauan tersebut, Wabup Kawatu dan rombongan menyambangi beberapa desa yang memiliki urgensi tinggi. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Desa Kota Menara, Kecamatan Amurang Timur. Selanjutnya, tim bergerak ke Desa Ranoketang, Kecamatan Amurang, dan Desa Boyong Atas, Kecamatan Tenga.
Pemilihan lokasi ini tidak dilakukan secara sembarangan. Ketiga desa tersebut mewakili karakteristik wilayah 3T di Minsel yang memerlukan perhatian dan intervensi khusus dalam hal ketahanan pangan dan gizi.
Baca Juga: Di Ujung Utara Nusantara, Seorang Kapolsek Gerakkan Revolusi Hijau
“Kami menilai bahwa ketiga lokasi ini memiliki urgensi dan potensi untuk segera dibangun fasilitas dapur MBG yang memadai. Selain melakukan survei kelayakan lokasi, kami juga berdialog dengan aparat desa serta masyarakat setempat guna mendapatkan masukan langsung terkait kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi,” papar mantan jenderal bintang satu tersebut.
Pendekatan partisipatif ini menjadi kunci. Dengan mendengarkan langsung keluh kesah dan aspirasi warga, program yang dijalankan diharapkan bukan hanya top-down, tetapi benar-benar menyentuh akar permasalahan dan sesuai dengan konteks lokal. Dialog ini juga berfungsi untuk membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap program MBG, sehingga keberlanjutannya dapat terjaga.
Dapur MBG: Lebih dari Sekadar Tempat Memasak
Keberadaan dapur MBG di wilayah 3T diharapkan menjadi episentrum perubahan. Ia tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyiapan makanan bergizi, tetapi juga sebagai:
-
Pusat Intervensi Gizi Spesifik: Menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang langsung ditujukan untuk memperbaiki status gizi anak balita, ibu hamil yang berisiko Kurang Energi Kronis (KEK), dan ibu menyusui.
-
Sekolah Gizi Komunitas: Masyarakat, khususnya kader PKK dan orang tua, dapat belajar tentang praktik penyajian makanan bergizi dengan bahan pangan lokal yang mudah didapat.
-
Pendorong Perekonomian Lokal: Bahan baku seperti sayuran, umbi-umbian, dan protein hewani diupayakan dibeli dari petani dan peternak setempat. Hal ini akan menggerakkan roda ekonomi desa.
-
Simbol Pemerataan Pembangunan: Kehadiran negara melalui program ini di wilayah 3T memberikan rasa keadilan dan memperkuat kohesi sosial.
Dukungan Penuh Seluruh Jajaran Pemerintah
Kunjungan Wabup Kawatu ini didampingi oleh sejumlah pejabat kunci, menunjukkan adanya integrasi dan sinergi lintas sektor dalam mensukseskan program MBG. Turut hadir Frangky T. Tangkere, SP, M.Si (Asisten Perekonomian dan Pembangunan), Brando Tampemawa, S.H, MH (Kepala Bappelitbangda), dan Inge I.P Tengor, SH (Plt. Kepala Dinas Pangan).
Kehadiran para Camat dari Kecamatan Amurang Timur, Amurang, dan Tenga, serta perwakilan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), semakin melengkapi kolaborasi ini. SPPI, yang diberikan tanggung jawab di Minsel, diharapkan dapat menjadi motor penggerak di tingkat lapangan, memastikan program berjalan sesuai rencana dan mampu mengakselerasi pembangunan.
