News Melonguane – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam rapat paripurna pada Selasa (23/9/2025). APBN 2026 menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional.
Asumsi Makro dan Target Pembangunan
Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makro, termasuk target pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP). Asumsi ini disusun untuk mendukung daya tahan perekonomian nasional sekaligus menjaga keseimbangan fiskal.
Selain itu, target pembangunan yang diusung menitikberatkan pada penciptaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah berharap dapat menjadi instrumen efektif dalam mendorong transformasi ekonomi di berbagai sektor strategis.
Baca Juga : IHSG Ditutup Capai Rekor Baru ke Level 8.125
Konsep “Sumitronomics” Jadi Pilar Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pidatonya memperkenalkan konsep “Sumitronomics” sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia. Konsep ini memiliki tiga pilar utama, yakni:
-
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menjaga momentum pembangunan.
-
Pemerataan pemanfaatan pembangunan agar seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat.
-
Stabilitas nasional yang dinamis guna menjaga ketahanan politik, ekonomi, dan sosial.
“Untuk mencapai itu, mesin pertumbuhan ekonomi berupa kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus berjalan selaras,” ujar Menkeu Purbaya di Gedung DPR.
Dukungan dan Tantangan
Sejumlah anggota dewan menyambut baik arah kebijakan APBN 2026, khususnya yang menekankan pentingnya investasi dan pemerataan. Namun, ada pula catatan kritis mengenai efektivitas penyerapan anggaran, potensi utang negara, serta tantangan global yang dapat memengaruhi pencapaian target makro.
Pengamat ekonomi menilai, keberhasilan APBN 2026 akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga stabilitas fiskal, memperkuat industri dalam negeri, serta mendorong digitalisasi ekonomi.
Harapan untuk Tahun 2026
Dengan disahkannya APBN 2026, pemerintah optimistis dapat menjaga pertumbuhan ekonomi pada level yang lebih tinggi, sekaligus memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat pun berharap agar setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
